JAKARTA, Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta memberikan dampak negatif terhadap bisnis properti. Baik pelaku bisnis dan investor terganggu dengan adanya perhelatan politik tersebut senyampang menunggu kepastian gubernur baru.

"Efek properti lokal. Jadi orang bisa nahan uang dari Oktober 2016 sampai nanti April 2017 karena tanggal 19 April kan pengumuman quick count," ujar pengamat properti Panangian Simanungkalit kepada KompasProperti, Sabtu (25/2/2017) termasuk kenaikan harga mesin serut kayu.

Panangian menuturkan, kasus penistaan agama yang turut mewarnai Pilkada DKI Jakarta juga membuat para pemain properti takut. Kasus ini memunculkan demo yang berlangsung terus-menerus. Meski demikian, menurut Panangian, sebenarnya Indonesia baik-baik saja dan para pendemo hanya menuntut sebuah proses yang adil, dan transparan.

"Kalau prosesnya bagus, artinya tidak ada yang melakukan kecurangan, siapa yang menang atau kalah enggak ada urusan," kata Panangian. Ia menambahkan, konsumen dan pemain properti ikut termakan isu ini dan membuat pemulihan properti baru akan terjadi pada semeter II-2017.

Kebanyakan orang menahan uangnya dan ingin melihat apa yang terjadi setelah April. Panangian juga mengatakan, bisnis properti yang masih tertekan akibat Pilkada ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia.

"Pertama karena pemberitaan sangat meluas, kedua karena peredaran uang 65 persen masih di Jakarta," sebut Panangian. Jakarta, tutur dia, bukan hanya pintu masuk investasi asing ke Indonesia, tetapi juga menjadi cermin apa yang terjadi di Tanah Air. Sehingga membuat harga genset atau harga mesin jenset naik.

Walaupun sebenarnya, memang tidak selalu ada hubungannya apa yang terjadi di Jakarta terjadi juga di daerah lain. "Tapi sebaliknya, terganggunya 6 bulan ini, untuk mematangkan pelaku pasar karena uangnya enggak pergi kok, cuma ditahan," kata Panangian.

Hal ini, menurut dia, ada baiknya karena dapat mengoreksi secara sehat harga-harga properti. Misalnya, pada 2012 bisnis properti menggila yang berdampak pada melambungnya harga karena dipompa oleh pengembang setiap bulan.

Basuki yang akrab disapa Ahok menjelaskan, pihaknya memberikan solusi dengan empat kategori. Pertama, untuk warga yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa bersubsidi. Dan simak informasi harga granit atau harga lantai marmer beserta upah tukang.

"Kalau untuk orang dengan gaji Rp 3 juta, kita bangun 1 rusun, bisa 36 meter persegi. Itu (harganya) Rp 200 juta- Rp 250 juta. Mampu enggak orang dengan gaji Rp 3 juta bayar cicil Rp 200 juta? Tanpa bunga saja enggak sanggup kok. Belum lagi untuk pemeliharaan. Makanya kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, 80% lebih. Di situ anaknya dapat KJP, naik bus gratis, ada dokter macam-macam, dan hanya bayar Rp 5 ribu- Rp 15 ribu," ujar Ahok di balai Kota beberapa waktu lalu.

Kategori kedua, lanjut Ahok, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun dengan harga murah, seharga sewa kos-kosan. Rusun ini akan dibangun dekat dengan terminal atau stasiun LRT maupun MRT. Informasi tambahan baca  harga genteng terbaru.

"Ini yang harga kos. Ini orang enggak mampu cicil juga. Tapi dia selama kos. Tapi dia mampu cicil rumah karena uangnya sudah habis cicil rumah di pinggiran. Kami mau hemat dia waktu," katanya. Kategori ketiga, yakni untuk warga berpenghasilan di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI akan menyediakan unit rusun untuk dicicil.

"Kalau gaji sudah di atas Rp 10 juta, mampu dia cicil. Asal tanah enggak dihitung harganya. Makanya yang ketiga ini, kami lakukan, tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain. Setelah 20-30 tahun, harus jual lagi ke pemda. Harga NJOP," jelas Ahok.

Kategori keempat, bagi pemilik tanah di Jakarta, Pemprov DKI akan mengajak bekerjasama. Nantinya di atas tanah warga itu, Pemprov DKI akan membangun apartemen termasuk harga bahan bangunan.

"Yang punya tanah, misalnya kamu kos-kosin orang. Tanahmu 100 meter. Kita lagi siapkan nanti kita bangun apartemen, kasih kamu dua kali atau 2,5 kali. Kita lagi hitung. Jadi kalau tanah kamu 100 meter, kamu bisa dapat 150/200/300. Sehingga ini sertifikat atas nama kamu, kamu boleh jual boleh sewakan ke orang lain. Jadi kita tukar tanah," kata Ahok.

"Tapi semua peraturan ini kan belum pernah ada yang bikin, pertama kali. Terus kita kenapa belum masuk yang keempat ini? Karena kita lagi beresin mana halte mana stasiun. Baru data. Yang pertama duluan. Untuk apa? Yang jelas yang pindahkan dari sungai atau waduk.

Dia enggak mampu beli. Nah inilah inkubator, kasih modal kerja, kasih kesehatan, pendidikan anaknya semua. Naik bus semua supaya dia 1-2 generasi hidupnya lebih baik," papar Ahok