Produsen baja ringan merespons positif gagasan pengenaan bea masuk antidumping pada product baja lapis aluminium seng warna import asal China serta Vietnam.

Komite Antidumping Indonesia menyarankan pengenaan BMAD untuk BJLAS sebesar 49% asal China serta 18% asal Vietnam mengenai harga baja ringan.

Ketua Klaster Baja Lapis Aluminium Seng Asosiasi Industri Besi serta Baja Indonesia (the Indonesia Iron and Steel Industry Association/IISIA) Henry Setiawan menyebutkan praktik dumping sudah memukul utilisasi pabrikan dalam satu tahun lebih paling akhir.

“Bukti ada unfair trade begitu kuat, hingga ada yang memajukan petisi antidumping karna alami injury, ” katanya pada Usaha. com, Senin (11/12/2017).

Menurut dia, tingkat utilisasi pabrikan tetaplah terbangun rendah baja lapis serta baja lapis aluminium dan harga seng gelombang tanpa ada warna cukup rendah karna praktek dumping.

Berdasarkan data IISIA, kemampuan produksi bahan baku baja ringan pabrikan dalam negeri menjangkau 1, 51 juta ton. Angka itu datang dari baja lapis aluminium seng sebesar 850. 000 ton per th. serta baja lapis seng sebesar 660. 000 ton per th..

Disamping itu, kemampuan terpasang baja lapis warna terdaftar sebesar 400. 000 ton per th.. “Utilisasinya cuma 40%—50%. Kemampuan terpasang domestik itu masih tetap begitu memenuhi utnuk penuhi keperluan nasional, ” katanya.

baca juga : model kanopi galvalum

Henry menyebutkan pabrikan China serta Vietnam membanting harga ke level yang tambah lebih rendah daripada harga pabrikan domestik. “Tapi memanglah ruangan import tetaplah butuh dijaga untuk melindungi kesehatan pasar, walau porsinya butuh ditekan agar tidak sebesar saat ini, ” katanya.

Penyelidikan antidumping pada baja lapis aluminium seng berawal saat PT NS Bluescope Indonesia memajukan petisi pada KADI pada 23 Desember 2016.

“Sebelum mengambil keputusan referensi, KADI mengadakan beragam hearing yang melibatkan industri. Serta yang butuh diamati pemerintah, asosiasi yang mengemukakan keberatan di media biasanya umumnya adalah importir umum, bukanlah importir produsen. Lebih bijak bila pemerintah memerhatikan importir produsen daripada importir umum, ” katanya.