Massa yang disebut warga empat desa di Kabupaten Rokan Hulu berunjuk rasa dimuka Kantor Gubernur Riau, Rabu (9/5). Tindakan itu bertepatan dengan gagasan kehadiran Presiden Joko Widodo tengah ke Riau. 

KNCI kembali demo ketentuan registrasi kartu prabayar 
Antisipasi demo angkot, Pemkot Bandung sediakan beberapa ratus armada pengganti 
Mereka memprotes pembangunan Waduk Rokan Kiri yang disebut program pemerintah pusat serta Pemprov Riau di empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Massa sempat juga berkumpul di kantor Instansi Kebiasaan Melayu Riau. 

Massa mengharapkan Presiden Jokowi dengarkan yang dirasakan mereka. Salah seseorang massa dalam orasinya, mengatakan mereka memohon supaya Presiden Jokowi merevisi Ketentuan Presiden Nomor 58 Th. 2017 yang keluarkan gagasan pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Project Strategis Nasional. 

" Kami tidak ingin di rendam. Kami minta pak Plt Gubernur Riau untuk ada kesini, " tutur seseorang pendemo berorasi. 

Orang-orang cemas kampung tempat mereka bertempat terbenam karena pembangunan waduk itu. Waduk itu dipandang tidak punya pengaruh positif pada perekonomian warga bahkan juga jadi menyengsarakan orang-orang setempat. Bila pembangunan waduk Lompatan Harimau itu tetaplah dikerjakan, orang-orang juga akan menampik kotak nada Penentuan Umum (Pemilu) serta juga akan Golput (tidak pilih). 

Mereka memohon Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim untuk melanjutkan surat penolakan pada gagasan pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri. Surat itu dari Bupati Rokan Hulu pada Presiden Republik Indonesia, Menteri Sumber Daya Mineral, Tubuh Rencana Pembangunan Nasional serta kementerian berkaitan yang lain. 

Massa juga memohon Gubernur Riau untuk keluarkan gagasan pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Gagasan Tata Ruangan Lokasi Propinsi Riau. 

Baca Juga: harga kaca 

Disamping itu, WALHI Riau serta instansi yang lain yang turut menampik pembangunan waduk ini menilainya kalau project itu cuma membawa kebutuhan segelintir orang saja. 

Artikel Terkait: kabel listrik 

Ali Mahmuda, sebagai staf Advokasi serta Kampanye WALHI Riau mengatakan, pembangunan waduk yang masuk kedalam satu diantara Project Strategis Nasional (PSN) ini, merugikan orang-orang sekitaran. Sebab, warga juga akan kehilangan kampung mereka dengan pembangunan waduk itu. 

Dia mencontohkan seperti yang sempat berlangsung saat pemerintah membuat PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar, juga menenggelamkan beberapa desa. Waktu itu warga juga tidak memperoleh ubah rugi, walau sebenarnya kampung mereka terbenam. 

" Duka atas pembangunan PLTA Koto Panjang bukanlah hanya ketiadaan ubah rugi. Tapi dapatkah negara mengkalkulasi kebiasaan serta budaya beberapa ribu orang-orang yang hari ini tidak mempunyai kampung halaman? Hal semacam ini tidak dapat dikalkulasikan dengan angka serta rupiah, " tutur Ali. 

Karenanya, WALHI memohon supaya system otonomi daerah dikerjakan, bila pemerintah Propinsi Riau bersikeras membuat cuma karna ini project strategis nasional serta tidak memedulikan kebutuhan serta hak asasi rakyatnya sendiri.